Komisi V DPR RI mendesak seluruh Mitra Kerja Komisi V DPR RI untuk meningkatkan daya serap anggaran di masing-masing instansinya dan menyusun strategi baru agar pelaksanaan kegiatan APBN 2013 berjalan lebih baik dengan memprioritaskan program/kegiatan yang sedang berjalan.

Komisi V DPR RI memberikan catatan khusus terhadap rendahnya tingkat serapan pelaksanaan APBN 2012 dimana sampai dengan akhir bulan Agustus 2012 realisasi di Kementerian Pekerjaan Umum baru terserap 38,77%, Kementerian Perhubungan 36,64%, Kementerian Perumahan Rakyat 8,07%, Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal 20,95%, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 46%, Badan SAR Nasional 61,7%, Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel-BPLS) 32,19% dan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (Bapel-BPWS) 15,83%.

Demikian salah satu kesimpulan rapat yang disampaikan Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow dalam rapat kerja dengan seluruh mitra Komisi V, Kamis (6/9) dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2012 dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK-L) RAPBN 2013.

Komisi V DPR juga sepakat dengan seluruh mitra, kecuali Bapel-BPLS untuk memperjuangkan kenaikan pagu anggaran sesuai kebutuhan dalam rapat pembahasan di Badan Anggaran DPR RI dan diputuskan dalam pembahasan Komisi V DPR RI.

Hal ini mengingat, pagu Kementerian PU dalam RAPBN 2013 sebesar kurang lebih Rp 69,1 triliun sedang pagu kebutuhan sebesar kurang lebih Rp 89,4 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 31,3 triliun, pagu kebutuhan Rp 55,6 triliun, pagu Kementerian Perumahan Rakyat Rp 7,8 triliun pagu kebutuhan Rp 29,7, Pagu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Rp 1,3 triliun pagu kebutuhan Rp 3,2 triliun.

Sedang pagu di BMKG sebesar kurang lebih Rp 1,3 triliun sedang pagu kebutuhan Rp 1,5 triliun, pagu Badan SAR Nasional Rp 1,3 trilun pagu kebutuhan Rp 1,7 triliun dan pagu Bapel BPWS Rp 399 miliar dari total kebutuhan Rp 1,2 triliun. Kecuali untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pagu yang diberikan sudah sesuai dengan pagu kebutuhan.   

Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR juga sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk mengupayakan pengalokasian tambahan anggaran subsidi PSO angkutan khusus sepeda motor dengan menggunakan moda kereta api, kapal laut dan angkutan darat pada penyelenggaraan Angkutan lebaran 2013 dalam penganggaran Bendahara Umum Negara/Menteri Keuangan.

Komisi V DPR juga mendesak Pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur pada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perumahan Rakyat sesuai dengan pagu kebutuhan.

Menanggapi rendahnya serapan anggaran di lembaganya, Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan mengakui penyerapan anggaran di kementeriannya masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 59,54%.

Hal ini dikarenakan adanya tambahan anggaran dalam APBN-P 2012 yang sebagian masih diblokir (tanda bintang) dan pelaksanaan kegiatan lainnya masih dalam proses pelelangan.

Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, ada berbagai permasalahan masih rendahnya penyerapan anggaran di kementeriannya, diantaranya adalah penyelesaian dokumen anggaran/DIPA APBNP yang memerlukan waktu sekitar 4 bulan sejak APBN-P ditetapkan tanggal 12 April 2012.

Selain itu, proses pengadaan tanah yang tidak dapat diselesaikan sesuai jadual konstruksi. Proses pengadaan yang lebih panjang dari jadual rencana, akibat adanya sanggahan yang memerlukan proses klarifikasi.

Sementara Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menyampaikan, kendala pelaksanaan kegiatan di kementeriannya adalah persetujuan revisi DIPA Kemenpera senilai sekitar Rp 2,1 triliun baru ditetapkan tanggal 25 Juli 2012.

Peraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.011/2012 tentang pemberian fasilitas bebas PPN bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah dengan harga jual semula sampai dengan Rp 70 juta menjadi sampai dengan Rp 145 juta baru diterbitkan tanggal 3 Agustus 2012.

Sedang Menteri PDT A. Helmy Faishal Zaini mengatakan, penyerapan anggaran di kementeriannya sampai tanggal 4 September 2012 sebesar 20,95%, sedangkan target sampai dengan akhir Agustus sebesar 23,31%.

Dalam hal ini, ada dana blokir sebesar Rp 75 miliar (SAL) digunakan untuk kegiatan infrastruktur. (tt)foto:wy/parle